Pensiun Dini PLTU Batu Bara Tidak Tercantum dalam Revisi RUPTL PLN

PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara tidak masuk dalam draf revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2033. 

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam draf revisi RUPTL tersebut dinyatakan bahwa PLTU batu bara masih akan tetap beroperasi penuh sampai masa akhir kontrak. Namun, dengan penambahan teknologi terbaru yakni Carbon Capture and Storage (CCS).

“Jadi memang PLTU akan tetap beroperasi sesuai masa kontraknya habis, tapi ada penambahan teknologi CSS, dan ada juga penambahan pembangkit gas yang nanti jadi penyeimbang," kata Darmawan ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (15/11).

Darmawan mengatakan, skenario lainnya yaitu adanya business as usual dengan semuanya berbasis batu bara, semua pembangkit berbasis gas, semua pembangkit berbasis EBT, dan semua pembangkit berbasis EBT dengan pensiun dini PLTU.

Dia menuturkan, untuk skenario business as usual berbasis PLTU sendiri, emisi gas rumah kaca diprediksi akan meningkat menjadi 512 juta ton per tahun di 2040. Sedangkan jika semuanya berbasis gas, akan turun menjadi 407 juta ton per tahun di 2040.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, pensiun dini PLTU tidak masuk dalam revisi RUPTL 2024-2033 karena belum adanya suntikan dana. Pasalnya, biaya yang diperlukan untuk pensiun dini PLTU sangat besar.

“Ya iyalah belum ada karena tidak ada pendanaannya, gimana kita mau pensiun dini PLTU, kan di JETP (Just Energy Transition Partnership) juga gitu,” ujar Jisman saat ditemui awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11). 

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan sejumlah upaya untuk bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2060, “Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, jangan hanya fokus untuk mempensiunkan dini PLTU, tapi kita perang terhadap emisi,” kata dia. 

Merujuk pada kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama University of Maryland, Amerika Serikat (AS) bertajuk Assessing the Retirement Plan and Financial Need for Accelerated and Just Coal Power Phase Out in Indonesia, estimasi pendanaan untuk pensiun dini PLTU mencapai US$ 27,5 miliar atau Rp 422 triliun hingga 2050.

Laporan tersebut juga mencatat ada 12 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 4,5 gigawatt (GW) yang layak menjadi sasaran pensiun dini dalam kurun waktu 2022 sampai 2023.

Adapun 12 PLTU tersebut mayoritas terletak di Pulau Jawa dan sisanya di Sumatera dan Kalimantan. Berikut daftar PLTU layak phase out atau pemberhentian secara bertahap versi IESR:

1. PLTU Jawa
   1. PLTU Suralaya Banten 1.600 megawatt (MW)
   2. PLTU Merak Banten 120 MW
   3. PLTU Cilacap Jawa Tengah 600 MW
   4. PLTU PLN Paiton Jawa Timur 800 MW
   5. PLTU Babelan Cikarang Jawa Barat 280 MW
2. PLTU Sumatera
   1. PLTU Bangka Baru Bangka Blitung 60 MW
   2. PLTU Tarahan Lampung 100 MW
   3. PLTU Ombilin Sumatera Barat 280 MW
   4. PLTU Bukit Asam Muara Enim Sumatera Selatan 260 MW
3. PLTU Kalimantan
   1. PLTU Asam-asam Kalimantan Selatan 260 MW
   2. PLTU Tabalong Kalimantan Selatan 200 MW
   3. PLTU Tabalong Wisesa Kalimantan Selatan 60 MW.

Sementara menurut lembaga think tank Transition Zero, Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 37 miliar atau setara Rp 568 triliun dengan kurs saat ini, untuk pensiun dini 118 PLTU batu bara.

Menurut analisis lembaga ini, ada beberapa PLTU yang sudah layak dipensiunkan, di antaranya PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Banten Suralaya di Banten.